Halaman
Pelajaran 2 : Sistem Pemerintahan Kabupaten, Kota, dan Provinsi
19
Sistem Pemerintahan
Kabupaten, Kota, dan Provinsi
Pelajaran
2
Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari pela-
jaran ini, kalian diharapkan
dapat mengenal lembaga-
lembaga dalam susunan
pemerintahan kabupaten,
kota, dan provinsi serta
menggambarkan struktur
organisasi kabupaten, kota,
dan provinsi.
Manfaat Hasil Belajar
Kalian diharapkan dapat
memahami sistem peme-
rintahan kabupaten, kota,
dan provinsi.
Kata Kunci
Pemerintah daerah, peme-
rintahan Kabupaten dan
kota, sekretaris daerah,
dinas kabupaten, lembaga
teknis daerah, kecamatan,
kelurahan, struktur pa
-
mong praja, pemerintahan
provinsi, DPRD, APBN,
gubernur.
Pemerintah Kabupaten
Pemerintah Provinsi
Pemerintah Kota
DPRD
Wali kota
Perangkat Desa
DPRD Kabupaten
Bupati
DPRD Provinsi
Gubernur
Perangkat Daerah
Asas Otonomi dan
Tugas Pembantuan
Pemerintah Daerah
dan DPRD
Berdasarkan
P
eta
Konsep
Sistem Pemerintahan
Kabupaten, Kota, dan Provinsi
Perangkat
Kabupaten
20
Pendidikan Kewarganegaraan SD
Kelas IV
Jilid 4
Pendahuluan
Pemerintahan daerah terdiri atas pemerintah daerah kabupaten, kota, dan
provinsi. Pembagian pemerintahan dilakukan karena wilayah Indonesia
sangat luas sehingga jika tidak memberlakukan asas otonomi dan tugas
pembantuan akan sulit untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya.
Adapun setiap tingkatan pemerintahan tersebut dipimpin oleh kepalanya
masing-masing, yaitu bupati, wali kota, dan gubernur.
Pada Pelajaran 2, kalian akan mengenal pemerintah daerah sebagai
penyelenggara urusan pemerintahan dengan tugas dan wewenang yang
telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Di samping itu,
penyelenggaraan pemerintah daerah diatur juga oleh kebijakan yang dibuat
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Perwakilan rakyat di
DPRD dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum yang menjalankan tugas-
tugas tertentu.
Tentunya di daerah tempat tinggalmu juga terdapat kabupaten, kota,
provinsi yang kamu kenal, bukan? Ternyata terdapat pemerintahan daerah
di sekitarmu yang mengatur kelancaran pembangunan daerah demi
kemajuan masyarakatnya. Pemerintah berusaha sebaik-baiknya untuk
menjamin keamanan wilayahnya dan meningkatkan kesejahteraan
penduduknya.
Sumber:
Atlas Dunia
Pelajaran 2 : Sistem Pemerintahan Kabupaten, Kota, dan Provinsi
21
Pada hari Rabu sepulang dari kuliah, Kak Sani melihat Chandra serius sekali
melihat peta negara Indonesia. Sampai-sampai tidak tahu kalau kakaknya datang.
Kak Sani langsung menegurnya, “Serius sekali melihat petanya!” Chandra
tersadar dan langsung menjawab, “Eh Kak Sani sudah pulang. Iya nih Kak,
Chandra lagi berpikir tentang bagaimana cara mengatur negara Indonesia yang
luas seperti ini. Tadi di sekolah Chandra diberi tugas tentang sistem pemerintahan.
Tapi Candra belum paham, Kak!”
Kak Sani tertarik untuk membantu
adiknya, lalu
diapun menjelaskan,
“Ibarat sebuah keluarga, ada ayah,
ibu, dan anak-anak. Walaupun
ayah sebagai pemimpin di
keluarga, setiap anggota keluarga
mempunyai pembagian dan
pemisahan tugasnya masing-
masing.
Tujuannya agar semua-
nya merasa adil, tenteram, dan
bahagia. Begitu juga dengan
negara Indonesia yang luas ini
diatur oleh beberapa tingkatan
pemerintahan yang terbagi-bagi.”
A. Pemerintahan Daerah
“Indonesia memiliki jumlah penduduk yang tersebar di seluruh daerah dari
yang paling padat sampai daerah yang masih sedikit penduduknya. Untuk
memudahkan pengaturan seluruh masyarakat Indonesia, Negara Kesatuan
Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Setiap provinsi dibagi
atas kabupaten dan kota. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus
Gambar 2.1
Menurut Kak Sani, negara
Indonesia yang luas diatur oleh beberapa
tingkatan pemerintahan.
Indonesia mempunyai 18.018 buah pulau yang tersebar di seluruh wilayah
Indonesia. Lima pulau yang terbesar ialah Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan,
Sulawesi, dan Papua. Sampai saat ini jumlah provinsi di Indonesia ada 33
provinsi.
TT
TT
T
ahukah Kalian
ahukah Kalian
ahukah Kalian
ahukah Kalian
ahukah Kalian
?
22
Pendidikan Kewarganegaraan SD
Kelas IV
Jilid 4
kepentingan masyarakat di daerahnya sendiri, dilimpahkan kepada
pemerintahan daerah tersebut berdasarkan batasan-batasan yang telah diatur
oleh undang-undang. Oleh karena itu, ada pemerintahan pusat yang mengawasi
kerja pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah kepala daerah beserta
perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. “Kepala daerah sebagai unsur
pemerintahan daerah memiliki tugas dan wewenang seperti berikut ini.
1.
Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan
yang telah ditetapkan oleh DPRD.
2.
Mengajukan rancangan peraturan daerah (Perda).
3.
Menetapkan peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersama
DPRD.
4.
Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada DPRD untuk dibahas
dan ditetapkan bersama.
5.
Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
6.
Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa
hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7.
Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.”
“
Wah
, banyak sekali,
ya
, tugas yang harus dijalankan oleh kepala daerah!”
seru Chandra.
“Tentu saja. Tapi kepala daerah tidak sendirian. Beliau dibantu oleh wakil
kepala daerah yang mempunyai tanggung jawab untuk membantu tugas-tugas
kepala daerah serta memantau dan membuat evaluasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Nah, jika suatu ketika kepala daerah berhalangan hadir
karena sakit, meninggal dunia, berhenti atau diberhentikan, maka wakil kepala
daerah berkewajiban untuk menggantikan kepala daerah dalam menjalankan
tugas-tugasnya.”
“Terus, saya pernah melihat ada bangunan yang bernama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Apakah DPRD itu?“
Pelajaran 2 : Sistem Pemerintahan Kabupaten, Kota, dan Provinsi
23
“ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan penyelenggara
pemerintahan daerah,“ jawab Kak Sani. “DPRD adalah sebuah perwakilan
rakyat daerah dimana di sana terdapat wakil-wakil rakyat yang sudah dipilih.
DPRD juga memiliki alat kelengkapan seperti, Pimpinan, Komisi, Panitia
Musyawarah, Panitia Anggaran dan Badan Kehormatan.”
“Tugas DPRD apa?” tanya Candra
“Tugas DPRD adalah sebagai berikut.
1.
Membentuk peraturan daerah yang dibahas bersama-sama kepala daerah.
2.
Membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang APBD
bersama dengan kepala daerah.
3.
Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan
peraturan perundang-undangan lainnya.
4.
Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil
kepala daerah.
5.
Memilih wakil kepala daerah jika posisi tersebut kosong.
6.
Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah
terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
7.
Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang
dilakukan pemerintah daerah.
8.
Meminta laporan pertanggungjawaban kepala daerah.
9.
Membentuk pengawas pemilihan kepala daerah.
10. Melakukan pengawasan dan meminta laporan Komisi Pemilihan Umum
Daerah dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah.
11. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah
dengan pihak ketiga.”
“Nah, Chandra, selain tugas-tugas, DPRD juga memiliki hak dan kewajiban
yang harus dipenuhi sebagai wakil rakyat. Hak- hak DPRD, penjelasannya yaitu
hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, hak untuk dipilih dan
memilih, hak imunitas, hak membela diri, hak protokoler, serta hak keuangan
dan administrasi.
Hak interpelasi atau hak untuk meminta keterangan atau
pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah tentang kebijakan yang dibuat;
hak angket atau hak untuk mengadakan penyelidikan jika terjadi suatu masalah
dalam pemerintah daerah atau anggota dewan; hak menyatakan pendapat yang
dimiliki yang berhubungan dengan kinerja pemerintah daerah; hak untuk dipilih
24
Pendidikan Kewarganegaraan SD
Kelas IV
Jilid 4
dan memilih; hak imunitas, yaitu hak untuk menyatakan secara tertulis segala
hal di dalam lembaga tanpa boleh di tuntut di pengadilan; hak untuk membela
diri; hak protokoler, yaitu hak untuk mengadakan surat menyurat yang memuat
hasil perundingan dan hak keuangan dan administratif.”
Sedangkan kewajiban yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut.
1.
Mengamalkan Pancasila dan melaksanakan UUD 1945 serta menaati
segala undang-undang yang berlaku.
2.
Melaksanakan kehidupan demokrasi.
3.
Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta menjaga
keutuhan Republik Indonesia.
4.
Memperjuangkan kepentingan rakyat di daerah dalam usaha mencapai
kesejahteraan.
5.
Menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat dengan mendahulukan
kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
“Apa sih Kak yang biasa dilakukan pemerintah desa untuk memelihara
kerukunan nasional serta keutuhan Republik Indonesia?” tanya Chandra.
Pertanyaan yang bagus, Ndra, “Pemerintah desa dapat mengusahakannya
melalui perdamaian jika terjadi sengketa antarkelompok, golongan, suku, atau
agama yang terjadi di lingkungannya.”Selain itu, upaya mempererat hubungan
pun dilakukan seperti mengadakan pertemuan untuk menjalin kerja sama dan
silaturahmi antarkelompok tersebut,” demikian penjelasan Kak Sani.
Selanjutnya, Kak Sani menjelaskan bahwa sejak Undang-Undang No. 32
tahun 2004 diberlakukan, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan yang
luas dalam mengelola pemerintahannya sendiri, termasuk memanfaatkan
segala potensi dan sumber daya yang ada seperti berikut ini.
1.
Mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya secara mandiri.
2.
Menyelenggarakan pemilihan kepala daerah.
3.
Mengelola aparatur daerah dan mengelola kekayaan daerah masing-masing.
4.
Memungut pajak dan retribusi daerah.
5.
Mendapatkan pembagian hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan
sumber daya lainnya yang berada di daerah yang bersangkutan.
6.
Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
Otonomi daerah juga mewajibkan pemerintah daerah untuk:
1.
melindungi dan menjaga persatuan dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
Pelajaran 2 : Sistem Pemerintahan Kabupaten, Kota, dan Provinsi
25
2.
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
3.
mengembangkan kehidupan demokrasi;
4.
mewujudkan keadilan dan pemerataan;
5.
meningkatkan pelayanan dan fasilitas di berbagai bidang seperti
pendidikan, kesehatan, transportasi dan perumahan;
6.
mengembangkan sumber daya daerah;
7.
melestarikan lingkungan hidup.
“Nah Chandra, begitulah pemerintah menyelenggarakan pemerintahan
daerah. Apakah kamu sudah mengerti sekarang?”
“Ya, aku mengerti, Kak,“ jawab Chandra sambil mengangguk. “Tapi apakah
pemerintahan daerah ada tingkatannya?”
“Tentu saja!” jawab Kak Sani. Pemerintah daerah ada tingkatannya mulai
dari yang terluas sampai ke yang paling kecil adalah provinsi, kabupaten atau
kota, kecamatan, lalu kelurahan dan desa.”
“Aku sudah mempelajari tentang desa, kelurahan, dan kecamatan. Kalau
kabupaten itu bagaimana, Kak?”
Kak Sani tersenyum dan siap-siap kembali untuk memberi penjelasan
kepada Chandra. Berikut ini penjelasannya.
B
. Pemerintahan Kabupaten
Pemerintahan kabupaten adalah wilayah yang lebih luas dibanding kecamatan
yang dipimpin oleh seorang kepala kabupaten atau bupati. Adapun yang bertugas
dalam menyelenggarakan pemerintahan kabupaten yaitu: DPRD kabupaten,
bupati, dan perangkat kabupaten.
Kepala kabupaten atau bupati dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan
kepala daerah atau Pilkada tingkat kabupaten. Dalam menjalankan tugasnya,
bupati dibantu oleh wakil bupati yang berkewajiban untuk mewakili atau
menggantikan bupati jika bupati berhalangan hadir dalam suatu kegiatan.
Selain itu terdapat juga perangkat daerah seperti sekretariat daerah,
sekretariat DPRD, dan Dinas Daerah.
1.
Sekretariat daerah bertugas membantu bupati dalam masalah
administrasi, organisasi dan tata laksana pemerintahan.
2.
Sekretariat DPRD bertugas menyelenggarakan tugas kesekretariatan,
administrasi keuangan dan pelayanan tugas serta fungsi anggota DPRD.
26
Pendidikan Kewarganegaraan SD
Kelas IV
Jilid 4
3.
Dinas Daerah berfungsi untuk merumuskan kebijakan-kebijakan teknis sesuai
dengan ruang lingkupnya dan memberi perijinan dan melaksanakan pelayanan
umum. Contoh dinas daerah yaitu, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas
Pendidikan Nasional, Dinas Cipta Karya, dan Dinas Sosial.
4.
Lembaga Teknis Daerah.
5.
Kantor-kantor seperti kecamatan dan kelurahan.
Kak Sani berhenti sejenak untuk mengambil napas. Chandra tetap
memerhatikan dengan serius. Sebelum kita melanjutkan pembahasannya.
Perhatikanlah struktur organisasi pemerintahan kabupaten berikut ini.
Kemudian, Kak Sani menjelaskan bahwa meski istilah kabupaten saat ini
digunakan di seluruh wilayah Indonesia, istilah ini dahulu hanya digunakan di
pulau Jawa dan Madura saja. Pada era Hindia Belanda, istilah kabupaten
dikenal dengan
regentschap
. Secara harfiah,
regentschap
artinya adalah
daerah seorang
regent
atau wakil penguasa. Pembagian wilayah kabupaten
di Indonesia saat ini merupakan
warisan
dari pemerintah Hindia Belanda.
Dinas Daerah
Satuan Polisi Pamong
Lembaga Teknis
DPRD
Sekretaris DPRD
Kantor-kantor
Wakil Bupati
Bupati
Kecamatan
Kelurahan
Sumber: www.surakarta.go.id
Bagan 2.1
Struktur Organisasi Pemerintahan Kabupaten
Sekretaris Daerah
Pelajaran 2 : Sistem Pemerintahan Kabupaten, Kota, dan Provinsi
27
C
. Pemerintahan Kota
Dahulu istilah
kabupaten
dikenal dengan
Daerah Tingkat II Kabupaten
.
Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah, istilah
Daerah Tingkat II
dihapus, sehingga
Daerah
Tingkat II Kabupaten
disebut
Kabupaten
saja. Istilah “Kabupaten” di provinsi
Nangroe Aceh Darussalam disebut juga dengan
Sagoe
.
“Lalu kalau kota apa, Kak? Apa bedanya dengan kabupaten?” tanya
Chandra kemudian. “Sabar dulu, Chandra, Kakak akan menjelaskannya
segera,” kata Kak Sani.
“
Sebenarnya, kabupaten dan kota memiliki sistem pemerintahan yang sama.
Hanya saja, kota merupakan suatu wilayah yang dipimpin oleh seorang wali
kota yang juga dibantu oleh wakil wali kota, DPRD dan perangkat kota. Bedanya
dengan desa adalah wilayah kota, sesuai dengan namanya memiliki ciri-ciri
perkotaan di mana mereka bisa saja merupakan daerah tersendiri yang khusus
dikelola oleh pemerintah kota, ataupun merupakan bagian dari sebuah
kabupaten yang memiliki ciri-ciri perkotaan sehingga daerah tersebut dikelola
oleh lembaga tertentu yang bertanggung jawab langsung kepada kabupaten.”
Gambar 2.2
Kantor Wali Kota (Balai Kota) Sukabumi, Jawa Barat
merupakan salah satu contoh tempat dimana pemerintah kota
menjalankan pemerintahannya.
Sumber:sukabumi-city.blogs.com
28
Pendidikan Kewarganegaraan SD
Kelas IV
Jilid 4
Bagan 2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Kota
Wakil Walikota
Walikota
1. Dinas Pekerjaan Umum
2. Dinas Tata Kota
3. Dinas Kebersihan dan
Pertamanan
4. Dinas Kesehatan
5. Dinas Pendidikan dan Olahraga
6. Dinas Pertanian
7. Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan
8. Dinas Perindustrian, Per
dagangan,
dan Penanaman Modal
9. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah
10. Dinas Tenaga Kerja
11. Dinas Pendapatan Daerah
12. Dinas Pariwisata Seni dan
Budaya
13. Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil
14. Dinas Kesejahteraan Rakyat dan
Pemberdayaan Perempuan
15. Dinas Pengelola Pasar
1. Dinas Pengawas
Daerah
2. Badan Perencanaan
Daerah
3. Badan Kepegawaian
Daerah
4. Badan Informasi dan
Komunikasi
1. Kantor Satpol PP
2. Kantor Kesatuan
Bangsa dan
Perlindungan
Masyarakat
3. Kantor Arsip dan
Perpustakaan
4. Kantor Keuangan
Daerah
5. Kantor Pemadam
Kebakaran
6. Kantor Lingkungan
Hidup
7. Kantor Pengelola
Aset Daerah
8. Kantor Pengelola
Perdagangan Kaki
Lima
Sekretaris
Daerah
Asisten
Pemerintahan
Kecamatan (5
kecamatan)
Bagian
Pemerintahan
dan Otda
Bagian
Hukum dan
HAM
Bagian
Umum
Bagian
Organisasi
1. Banjarsari
2. Laweyan
3. Pasar Kliwon
4. Serengan
5. Jebres
Kelurahan
(51 Kelurahan
Asisten
Administrasi
DPRD
Sekretaris
DPRD
Sumber: www.surakarta.go.id
Keterangan:
-------- = garis koordinasi
= garis komando
Pelajaran 2 : Sistem Pemerintahan Kabupaten, Kota, dan Provinsi
29
“Wah rumit ya, Kak,” komentar Chandra. Kak Sani tersenyum mendengar
Chandra berkomentar.
“Kak Sani, berarti di Kota Bandung itu ada pemerintahan kotanya dan
pemerintahan provinsinya itu adalah Provinsi Jawa Barat?” tanya Chandra. Kak
Sani pun tersenyum senang sambil menjawab, “Pintar sekali adik Kak Sani ini,
memang betul. Kota Bandung dipimpin oleh seorang wali kota, tapi untuk daerah
yang termasuk kabupaten dipimpin oleh seorang bupati,” jawab Kak Sani. Baik
bupati maupun wali kota dipilih secara langsung dalam satu pasangan oleh
rakyat di daerah yang bersangkutan.
Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur
aturan penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk di dalamnya
pemerintahan daerah kabupaten/kota dan provinsi.
TT
TT
T
ahukah Kalian
ahukah Kalian
ahukah Kalian
ahukah Kalian
ahukah Kalian
?
“Di dalam mengatur dan mengurus daerahnya, kabupaten dan kota
mempunyai hak dan kewajiban,” lanjut Kak Sani. “Apa saja Kak Sani?” tanya
Chandra. Kak Sani pun mulai menjelaskan lagi. “Hak kabupaten dan kota dalam
menyelenggarakan pemerintahan di antaranya:
1.
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
2.
memilih pimpinan daerah;
3.
mengelola aparatur daerah;
4.
mengelola kekayaan daerah;
5.
memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
6.
mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber
daya lainnya yang berada di daerah;
7.
mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
Sedangkan kewajiban kabupaten dan kota menyelenggarakan
pemerintahan di antaranya:
1.
melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan
nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2.
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
3.
mengembangkan kehidupan demokrasi;
4.
mewujudkan keadilan dan pemerataan;
30
Pendidikan Kewarganegaraan SD
Kelas IV
Jilid 4
5.
meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
6.
menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
7.
menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
8.
mengembangkan sistem jaminan sosial;
9.
menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
10. mengembangkan sumber daya produktif
di daerah;
11. melestarikan lingkungan hidup;
12. mengelola administrasi kependudukan;
13. melestarikan nilai sosial budaya;
14. membentuk dan menerapkan peraturan
perundang-undangan sesuai dengan
kewenangannya.
“Oh..ya. Aku tahu.. pemerintah kota kita
telah melaksanakan kewajibannya di dalam
melestarikan lingkungan hidup.” Chandra
berseru. “Apa itu, Ndra?” Kak Sani balik
bertanya.
“Aku mendengar di radio bahwa pemerintah mendukung program “
go
green
” (penghijauan) dengan mengkampanyekan kepada masyarakat agar
menyumbang dana untuk membeli pohon yang akan ditanam di hutan-hutan
di wilayah kota atau provinsi yang bersangkutan.
”Kak Sani juga pernah mendengar mengenai program menanam sejuta
pohon, bibitnya diperoleh dari Dinas Kehutanan. Masyarakat yang tertarik
boleh ikut menanamnya bersama pemerintah di hutan-hutan yang gundul,”
Kak Sani ikut menambahkan.
Setelah itu mereka kembali membaca. “Kak Sani, untuk membantu bupati/
wali kota dan juga gubernur di dalam menjalankan tugasnya, sepertinya
membutuhkan banyak orang, ya?” tanya Chandra. Kak Sani menjawab, “Tentu
saja ada bagian-bagiannya. Di dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk
tingkat kabupaten/kota; terdapat kepala daerah (bupati/wali kota) dengan
DPRD. Adapun pemerintahan daerah baik di tingkat provinsi maupun
kabupaten/kota, kepala daerahnya dibantu oleh wakil kepala daerah dan
Sumber:
Kompas 20 April 2007
Gambar 2.3
Seorang anak balita
mendapatkan imunisasi gratis
daripemerintah melalui PIN (Pekan
Imunisasi Nasional) di lingkungan
kabupaten atau kota.
Pelajaran 2 : Sistem Pemerintahan Kabupaten, Kota, dan Provinsi
31
perangkat daerah. Terdapat perbedaan antara perangkat daerah provinsi
dengan kabupaten/kota.Perbedaannya yaitu di dalam perangkat daerah
kabupaten/kota ada tambahan, yaitu kecamatan dan kelurahan. Untuk tingkat
kabupaten/kota, perangkat daerahnya terdiri atas sekretariat daerah kabupaten/
kota, dinas kabupaten kota, lembaga teknis daerah kabupaten/kota,
kecamatan, kelurahan, satuan polisi pamong praja.
1.
Sekretariat daerah kabupaten/kota berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada bupati/wali kota. Sekretariat daerah kabupaten/kota
bertugas untuk membantu bupati/wali kota dalam melaksanakan tugas
penyelenggaraan pemerintah, organisasi dan tata laksana, serta
memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah
kabupaten/kota.
2.
Dinas kabupaten/kota berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
bupati/wali kota melalui sekretaris daerah. Bertugas melaksanakan
kewenangan otonomi daerah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan
tugas desentralisasi.
3.
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur penunjang
pemerintah daerah yang dipimpin oleh seseorang yang berasal di bawah
dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota. Bertugas membantu
bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di
bidangnya. Lembaga teknis daerah dapat berbentuk badan dan atau
kantor.
4.
Kecamatan merupakan lembaga pemerintahan gabungan dari kelurahan
dan/atau desa dan juga bagian dari kabupaten/kota.
5.
Kelurahan merupakan lembaga pemerintahan paling rendah.
6.
Satuan polisi pamong praja, merupakan lembaga pemerintahan daerah
yang bertugas memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta
penegak peraturan daerah.
Dahulu di Indonesia, istilah
kota
dikenal dengan Daerah Tingkat II
Kotamadya. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah, istilah
Daerah Tingkat II Kotamadya
pun diganti
dengan kota saja. Istilah Kota di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disebut
dengan
Banda
.
32
Pendidikan Kewarganegaraan SD
Kelas IV
Jilid 4
Bagan 2.3 Struktur Organisasi Pemerintahan Kabupaten/Kota
Asisten
Pemerintahan Umum
Sekretaris Daerah
Wakil Bupati
Bupati
Dinas
Daerah
Kecamatan
Kelurahan
Desa
Asisten Ekonomi Pem-
bangunan dan Sosial
Bagian Pengendalian
Pembangunan
Bagian
Perekonomian
Bagian kese-
jahteraan Sosial
Asisten Administrasi
Umum
Bagian Umum dan
Perlengkapan
Bagian
Keuangan
Bagian
Organisasi
Badan
Daerah
Sekretaris
DPRD
Kantor
Daerah
Satpol
Bagian-
Bagian
Lembaga
Teknis
Daerah &
Bagian Hukum
Bagian Hubungan
Masyarakat
Bagian Pemerin-
tahan Umum
DPRD
Sumber: serdangbedagaikab.go.id
Keterangan:
-------- = garis koordinasi
= garis komando
Pelajaran 2 : Sistem Pemerintahan Kabupaten, Kota, dan Provinsi
33
“Baiklah, sekarang kita akan
mempelajari
pemerintahan daerah
tingkat provinsi. Apa yang Chandra tahu
tentang pemerintahan provinsi?” tanya
Kak Sani. Chandra mencoba men-
jawabnya, “Kalau yang Chandra tahu
dari penjelasan sekilas tadi, provinsi itu
dipimpin oleh gubernur. Pemerintahan
daerah provinsi adalah pemerintah
daerah provinsi dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) provinsi.
Pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah yaitu gubernur dan perangkat daerah.
Gubernur dibantu oleh wakil gubernur untuk mempermudah tugas gubernur. Kalau
untuk perangkat daerahnya, tinggal dihilangkan kecamatan dan kelurahan saja dari
perangkat daerah kabupaten/kota. Jadi, perangkat daerahnya yaitu lembaga
sekretariat, dinas daerah, lembaga teknis, dan satuan polisi pamong praja.”
Kak Sani pun langsung memuji Chandra. “Hebat sekali adik Kak Sani.
Memang betul yang dikatakan Chandra tadi. Gubernur dipilih secara langsung
oleh rakyatnya, sama seperti pemilihan langsung untuk bupati/wali kota.
Sedangkan, anggota DPRD merupakan perwakilan dari partai politik yang dipilih
melalui pemilihan umum.”
Chandra mendengarkan penjelasan Kak Sani dengan serius sekali. Dia
pun berkata, “Kak, jika pemerintahan kabupaten/kota mempunyai urusan wajib
yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota berarti pemerintah provinsi
juga pasti mengaturnya.” Kak Sani menjelaskan kembali kepada Chandra. “Ya
Gambar 2.4
Chandra tahu bahwa provinsi
dipimpin oleh seorang gubernur.
Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar!
1.
Siapakah penyelenggaraan pemerintahan daerah tingkat kabupaten/
kota?
2.
Disebut apakah kepala daerah dalam pemerintahan kabupaten!
3.
Sebutkan perangkat daerah pemerintahan kabupaten/kota?
4.
Dipilih oleh siapakah bupati/wali kota?
5.
Apakah tugas dari dinas kabupaten/kota?
Pahamkah Kalian
Pahamkah Kalian
Pahamkah Kalian
Pahamkah Kalian
Pahamkah Kalian
D
.
Pemerintahan Provinsi
34
Pendidikan Kewarganegaraan SD
Kelas IV
Jilid 4
memang betul. Oke, Kak Sani jelaskan juga urusan wajib yang menjadi
kewenangan daerah provinsi, meliputi:
a.
perencanaan dan pengendalian pembangunan;
b.
perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
c.
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
d.
penyediaan sarana dan prasarana umum;
e.
penanganan bidang kesehatan;
f.
penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
g.
penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;
h.
pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota.
Gambar 2.5
Wewenang
pemerintah daerah (provinsi)
untuk menjamin warganya
memperoleh pendidikan dasar.
Sekarang Kak Sani akan menjelaskan tentang kepala daerahnya, yaitu
gubernur. Gubernur berkedudukan sebagai wakil pemerintah dan juga sebagai
wakil pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan. Gubernur
bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas dan wewenang gubernur, yaitu
melaksanakan:
a.
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
kabupaten/kota;
b.
koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah provinsi dan
kabupaten/kota;
c.
koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas
pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
Secara berkelompok, datangilah kantor wali kota atau bupati.
Lalu, tulislah nama-nama wali kota/bupati beserta perangkat daerah yang
ada di lingkungan tempat tinggalmu! Hasilnya dikumpulkan kepada gurumu!
TT
TT
T
ugasugas
ugasugas
ugas
Pelajaran 2 : Sistem Pemerintahan Kabupaten, Kota, dan Provinsi
35
Selanjutnya, Kak Sani menjelaskan tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan
sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD mempunyai hak
interpelasi (hak untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban kepada
pemerintah daerah mengenai kebijakan yang dibuatnya), hak angket (hak untuk
melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan kepala daerah), dan hak
menyatakan pendapat (hak untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala
daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah). Adapun tugas
dan wewenang DPRD, antara lain:
a.
membentuk perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat
persetujuan bersama;
b.
membahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBD bersama
dengan kepala daerah;
c.
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan
perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan
pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah,
dan kerja sama internasional di daerah;
d.
mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil
kepala daerah kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD
provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur bagi DPRD
kabupaten/kota.
“Ya, itulah informasi tentang pemerintahan daerah tingkat kabupaten/kota
dan provinsi. Wah, Kak Sani udah jadi guru PKn nya Chandra.” Chandra pun
tersenyum, “Iya ya, itu kan semuanya yang mau dijelaskan Bu Guru nanti, he..he..”
TT
TT
T
ahukah Kalian
ahukah Kalian
ahukah Kalian
ahukah Kalian
ahukah Kalian
?
Gambar:
Sutiyoso
Sumber:
Kompas
Mengenal tokoh salah satu gubernur di Indonesia!
Sutiyoso yang pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta (1997-
2007), yang berlatar militer dengan pangkat Letnan Jenderal
(purn), ini akrab disapa Bang Yos. Dia salah seorang putra
bangsa yang berintegritas sebagai pemimpin bangsa. Setelah
dikaryakan menjadi Gubernur Provinsi DKI Jakarta, memenuhi
perintah atasan dengan harus melepas jenjang karir militer dari
jabatan Pangdam Jaya, Sutiyoso bertekad mengabdikan diri
membangun kota metropolitan Jakarta agar sejajar dengan kota
besar dunia lainnya.
36
Pendidikan Kewarganegaraan SD
Kelas IV
Jilid 4
Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar!
1.
Siapakah kepala daerah untuk pemerintahan tingkat provinsi?
2.
Siapakah yang memilih gubernur?
3.
Kepada siapakah gubernur mempertanggungjawabkan hasil kerjanya?
4.
Jelaskan hak-hak yang dimiliki oleh DPRD!
5.
Sebutkan 2 kewajiban pemerintah provinsi yang menjadi kewenangan
di daerahnya!
Pahamkah Kalian
Pahamkah Kalian
Pahamkah Kalian
Pahamkah Kalian
Pahamkah Kalian
1.
Pemerintahan kabupaten/kota merupakan gabungan dari beberapa
kecamatan.
2.
Kepala daerah pemerintah kabupaten adalah bupati, sedangkan untuk
pemerintah kota adalah wali kota.
3.
Kepala daerah (bupati, wali kota, dan gubernur) dipilih secara langsung
dalam pemilihan umum oleh rakyatnya.
4.
Penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan
DPRD.
5.
Pemerintah daerah kabupaten/kota adalah bupati/wali kota dibantu oleh
wakil bupati/wali kota dan perangkat daerah.
6.
Pemerintah daerah provinsi adalah gubernur dibantu oleh wakil gubernur
dan perangkat daerah.
7.
Perangkat daerah pemerintah kabupaten/kota yaitu lembaga
kesekretariatan, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan,
kelurahan, dan satuan polisi pamong praja.
8.
Dalam menjalankan tugasnya, gubernur bertanggung jawab kepada
presiden.
9.
DPRD merupakan perwakilan dari partai politik yang dipilih dalam
pemilihan umum.
10. DPRD mempunyai hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat.
RR
RR
R
angkuman
angkuman
angkuman
angkuman
angkuman
Pelajaran 2 : Sistem Pemerintahan Kabupaten, Kota, dan Provinsi
37
I.
Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda
silang (X) pada huruf a, b, c, atau d. Kerjakan pada buku tugas kalian!
1.
Pemerintahan kabupaten dipimpin oleh ....
a. bupati
c. walikota
b. gubernur
d. lurah
2.
Seorang wali kota dipilih oleh ....
a. rakyat
c. presiden
b. camat
d. DPRD
3.
Yang bukan termasuk perangkat daerah kabupaten adalah ....
a. wakil bupati
c. dinas daerah
b
lembaga teknis daerah
d. k
elurahan
4.
Penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah bupati/wali
kota dan ....
a. DPRD
c. presiden
b. sekretaris daerah
d.
gubernur
5.
Gubernur merupakan kepala daerah di dalam pemerintahan tingkat ....
a. negara
c. kabupaten
b. kota
d. provinsi
PelatihanPelatihan
PelatihanPelatihan
Pelatihan
1.
daerah otonom : kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-
batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam sistem Negara kesatuan Republik
Indonesia
2.
badan eksekutif :
badan yang mempunyai kekuasaan menjalankan
daerah
peratur
an perundang-undangan
3.
perda
: peraturan daerah yang ada di wilayah provinsi dan/atau
peraturan daerah yang ada di daerah kabupaten/kota
KosakataKosakata
KosakataKosakata
Kosakata
38
Pendidikan Kewarganegaraan SD
Kelas IV
Jilid 4
6.
Perangkat daerah yang mempunyai tugas untuk membantu melaksanakan
kewenangan otonomi daerah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan
tugas desentralisasi, yaitu....
a. dinas daerah
c. sekretariat daerah
b. satuan polisi pamong praja
d. kecamatan
7.
Dalam menjalankan tugasnya, gubernur mempertanggungjawabkannya
kepada ....
a. presiden
c. DPRD
b. rakyat
d. wali kota
8.
Hak DPRD untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban kepada
pemerintah daerah mengenai kebijakan yang dibuatnya disebut hak ....
a. interpelasi
c
angket
b. menyatakan pendapat
d. berbicara
9.
Yang tidak termasuk ke dalam hak DPRD adalah ....
a. menyatakan pendapat
c. angket
b. interpelasi
d. berbicara
10. Membahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBD bersama
dengan kepala daerah adalah tugas dan wewenang dari ....
a. gubernur
c. DPRD
b. bupati/walikota
d. bupati
II.
Isilah titik-titik ini dengan benar. Kerjakan pada buku tugas kalian!
1.
Seorang wali kota memimpin pemerintahan di wilayah ....
2.
DPRD singkatan dari ....
3.
Bupati/wali kota dipilih secara langsung melalui ....
4.
Pemerintahan daerah provinsi terdiri dari ....
5.
DPRD merupakan perwakilan dari ....
III. Jawablah pertan
yaan berikut ini dengan benar. Kerjakan pada buku
tugas kalian!
1.
Tuliskan 3 hak yang menjadi wewenang dari pemerintah kabupaten/kota!
2.
Apa yang dimaksud dengan pemerintah daerah kabupaten/kota?
3.
Sebutkan perangkat kerja yang membantu kinerja bupati/walikota!
4.
Siapakah yang memilih gubernur?
5.
Sebutkan 2 tugas dan wewenang gubernur!
Pelajaran 2 : Sistem Pemerintahan Kabupaten, Kota, dan Provinsi
39
IV. Kegiatan. Kerjakan pada buku tugas kalian!
Jika kamu diberi kesempatan untuk berbicara dengan gubernur atau bupati/
wali kota, pendapat apa yang akan kamu berikan tentang sarana umum yang
ada di sekitar lingkungan rumahmu? Kerjakan secara perorangan, lalu hasilnya
dikumpulkan kepada gurumu!
40
Pendidikan Kewarganegaraan SD
Kelas IV
Jilid 4
I.
Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda
silang (X) pada huruf a, b, c, atau d. Kerjakan pada buku tugas kalian!
1.
Gabungan beberapa rukun warga (RW) membentuk ....
a. desa/kelurahan
c. kecamatan
b. kabupaten
d. provinsi
2.
Yang bukan merupakan perangkat desa adalah ....
a. unsur pelaksana
c. unsur staf
b. unsur wilayah
d. k
epala desa
3.
Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa bertanggung jawab
kepada ....
a. camat
c. BPD
b. bupati
d. walikota
4.
BPD kepanjangan dari ....
a. Badan Perwakilan Daerah
c. Badan Persamaan Desa
b. Badan Perwakilan Desa
d. Badan Persamaan Daerah
5.
Kepala desa dipilih oleh ....
a. rakyat
c. BPD
b. camat
d. gubernur
6.
Kecamatan merupakan gabungan dari beberapa ....
a. provinsi
c. desa dan/kelurahan
b. rukun warga (RW)
d. kota
7.
Camat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ....
a. bupati/walikota
c.
gubernur
b. lurah
d. kepala desa
8.
Perangkat kecamatan yang bertugas menyiapkan bahan perumusan
kebijakan pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan pemerintah
adalah ....
a. seksi pemerintahan
b. seksi ketenteraman dan ketertiban umum
c. sekretaris camat
d. camat
Pelatihan emeste
Pelatihan emeste
Pelatihan emeste
Pelatihan emeste
Pelatihan emeste
Pelatihan Semester 1
41
9.
Desa yang sudah maju bisa meningkat menjadi ....
a. kelurahan
c. kecamatan
b. kota
d. kabupaten
10. Kelurahan dipimpin oleh ....
a. camat
c. lurah
b. kepala desa
d. wali kota
11. Pemerintah daerah provinsi terdiri dari beberapa pemerintah daerah ....
a. kecamatan
c. provinsi
b
kabupaten/kota
d. k
elurahan
12. Kepala daerah pemerintahan kota adalah ....
a. gubernur
c. lurah
b. camat
d. wali kota
13. Dalam melaksanakan tugasnya, bupati/walikota dibantu oleh ....
a. camat
c. wakil bupati/wakil wali kota
b. gubernur
d. lurah
14. Yang bukan termasuk pemerintah daerah kabupaten adalah ....
a. wakil bupati/wali kota
c
bupati/wali kota
b. perangkat daerah
d. camat
15. Lamanya masa jabatan wali kota adalah....
a. 4 tahun
c. 7 tahun
b. 6 tahun
d. 10 tahun
16. Perangkat daerah kabupaten/kota yang bertugas di dalam memelihara
ketenteraman dan ketertiban umum serta penegak hukum adalah ....
a. satuan polisi pamong praja
c. lembaga teknis
b. dinas daerah
d. sekretaris daerah
17. Yang tidak termasuk ke dalam perangkat daerah provinsi adalah ....
a. kecamatan
c. lembaga teknis
b. sekretaris daerah
d. dinas daerah
18. Pemilihan langsung dilakukan untuk memilih ....
a. gubernur
c. lurah
b. camat
d. BPD
19. Kepala daerah pemerintahan daerah provinsi adalah ....
a. walikota
c.
gubernur
b. bupati
d. camat
42
Pendidikan Kewarganegaraan SD
Kelas IV
Jilid 4
20. Dalam pelaksanaan tugasnya, gubernur bertanggung jawab kepada ....
a. walikota
c. presiden
b. bupati
d. camat
II.
Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar!
1.
Sebutkan struktur pemerintahan daerah kota!
2.
Berapa lamakah masa jabatan bupati?
3.
Siapakah penyelenggara pemerintah daerah?
4.
Sebutkan 3 hak yang dimiliki oleh DPRD!
5.
Sebutkan perangkat daerah kabupaten/kota!
6.
Buatlah struktur organisasi pemerintahan desa!
7.
Apakah perbedaan pemerintahan desa dan kelurahan?
8.
Dalam struktur pemerintahan daerah, siapakah yang membawahi
kecamatan?
9.
Siapakah yang memilih camat?
10. Sebutkan tugas dari sekretaris kecamatan!